
Pada Sabtu, 19 September 2026, dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, menyampaikan sambutan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Kiai Hasan antara lain menyinggung fenomena “cari muka” hingga “cari jabatan” serta menegaskan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan pimpinan pesantren. Beliau juga menyatakan bahwa jika makanan, pakaian, kendaraan, atau rumahnya melebihi apa yang dimiliki para santri, dirinya boleh diprotes, dikritik, bahkan didemo (DetikJatim, 19 September 2026).
Pernyataan Kiai Hasan tersebut penting untuk direnungkan. Pasalnya, beliau sesungguhnya bukan sekadar berbicara tentang kesederhanaan seorang pimpinan pesantren, melainkan juga menjelaskan sebuah prinsip kepemimpinan secara umum: seseorang yang memegang amanah kepemimpinan (termasuk kepemimpinan negara) tidak semestinya menutup pintu kritik terhadap dirinya.
Penguasa Jangan Antikritik
Sebagaimana diketahui, kekuasaan merupakan amanah yang Allah ﷻ titipkan kepada seorang penguasa. Penguasa adalah manusia biasa yang dapat keliru. Oleh karena itu, penguasa tidak semestinya menganggap dirinya berada di atas nasihat dan koreksi.
Prinsip tersebut ditunjukkan antara lain oleh Sayidina Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Dalam pidato awal kekhalifahannya, beliau dengan tegas menyampaikan:
فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِي
Artinya: “Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat buruk, luruskanlah aku.” (M. Husain Haikal, Hayah Muhammad saw., 1/97)
Pesan tersebut menegaskan prinsip penting dalam etika kepemimpinan, yakni pemimpin tidak boleh menempatkan dirinya di atas kebenaran. Kritik yang benar seharusnya diterima dengan lapang dada, sedangkan kritik yang keliru dapat dibantah dengan argumentasi yang sehat.
Ulama Bukan Stempel Kekuasaan
Di sisi lain, ulama bukanlah stempel kekuasaan. Kemuliaan ulama terletak pada ilmu, ketakwaan, dan kesediaannya menyampaikan kebenaran, terutama di hadapan penguasa. Oleh sebab itu, ulama tidak semestinya membenarkan seluruh kebijakan penguasa tanpa pemeriksaan. Apabila penguasa terbukti menyimpang, ulama wajib mengoreksi dan meluruskan penguasa tersebut.
Allah ﷻ berfirman:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Artinya: “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali 'Imran: 104)
Perintah amar makruf nahi mungkar ini ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan, termasuk penguasa. Terlebih lagi, Rasulullah ﷺ telah bersabda:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
Artinya: “Agama adalah nasihat.”
Para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab:
لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
Artinya: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslim, dan seluruh kaum muslim.” (HR. Muslim no. 55)
Hadis tersebut secara jelas menyebut para pemimpin kaum muslim sebagai salah satu pihak yang menjadi sasaran nasihat. Nasihat dapat berupa bimbingan, peringatan, koreksi, dan ajakan untuk menjalankan amanah sesuai dengan syariah Allah ﷻ (An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, syarah hadis no. 55).
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
Artinya: “Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim no. 49)
Hadis ini menjadi dasar kewajiban mengingkari kemungkaran, siapa pun pelakunya. Penguasa tidak dikecualikan dari sasaran kewajiban tersebut. Bahkan, karena keputusan penguasa dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, koreksi terhadap kebijakan penguasa yang zalim atau bertentangan dengan syariah memiliki urgensi yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
Artinya: “Jihad yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim.” (HR. Ahmad no. 18830)
Hadis tersebut menunjukkan tingginya kedudukan keberanian moral dalam menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang berbuat zalim.
Teladan Ulama
Sejarah Islam memberikan pelajaran berharga bahwa nasihat dan koreksi kepada penguasa bukanlah perkara asing dalam tradisi ulama salaf. Bahkan, ketika para penguasa menerapkan syariah Islam sekalipun, kewajiban amar makruf nahi mungkar tetap berlaku. Penerapan syariah Islam oleh penguasa tidak menghapus kebutuhan terhadap pengawasan, koreksi, dan nasihat. Sebab, penguasa adalah manusia biasa yang tetap memiliki kemungkinan melakukan kesalahan dan penyimpangan.
Di antara kisah yang sering dikemukakan adalah riwayat tentang seorang perempuan muslimah yang mengoreksi kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. mengenai pembatasan mahar yang ia pandang keliru (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 5/95; tafsir QS. An-Nisa': 20).
Kisah teladan lainnya sangat banyak. Misalnya, kisah Imam Hasan al-Bashri rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang di antara para ulama yang begitu besar rasa takutnya kepada Allah ﷻ. Akan tetapi, beliau tidak pernah gentar menghadapi penguasa dunia yang lalim. Beliau berani menentang Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, penguasa Irak yang lalim pada zamannya. Beliau berani mengungkap keburukan perilaku penguasa tersebut di hadapan rakyat sekaligus menyampaikan kebenaran langsung di hadapannya. Beliau sangat terkenal dengan ucapannya, “Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari para ulama untuk menjelaskan ilmu yang mereka miliki kepada manusia dan tidak menyembunyikan ilmu mereka.”
Demikian pula Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Rasa takutnya kepada Allah ﷻ begitu besar, tetapi keberaniannya di hadapan penguasa lalim pun tidak diragukan. Beliau pernah menentang penguasa Abu Ja'far al-Manshur ketika mendanai dirinya dan para pengikutnya dalam menunaikan ibadah haji ke Baitulharam dalam jumlah yang sangat besar. Pasalnya, dana tersebut diambil dari kas Baitulmal milik kaum muslim.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Khalifah Muawiyah hendak memulai pidatonya. Saat itu, Abu Muslim al-Khaulani segera berdiri dan berkata bahwa ia tidak mau mendengar dan menaati khalifah. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, “Karena engkau telah berani memutuskan bantuan kepada kaum muslim. Padahal, harta itu bukan hasil keringatmu dan bukan harta ayah-ibumu.” (Lihat: Al-Badri, Al-Islam bayna al-'Ulama' wa al-Hukkam, hlm. 101)
Ulama adalah Mitra Penguasa dalam Menegakkan Keadilan
Ulama dan penguasa seharusnya membangun hubungan yang dilandasi ketakwaan dan tanggung jawab, bukan hubungan yang menjadikan ulama sebagai stempel pembenaran bagi seluruh kebijakan penguasa. Penguasa membutuhkan ulama yang berilmu, jujur, dan berani menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, ulama membutuhkan ruang untuk menasihati, mengoreksi, dan mengingatkan penguasa tanpa kehilangan kebebasan menyampaikan perkara yang haq.
Kemitraan keduanya akan bermakna jika diarahkan pada tujuan yang sama: sama-sama mencari rida Allah ﷻ. Penguasa tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai sarana kesombongan. Sebaliknya, ulama tidak boleh menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari kedudukan atau keuntungan duniawi. Keduanya harus memahami bahwa amanah kekuasaan dan amanah ilmu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ.
Oleh karena itu, kritik yang benar tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Nasihat yang disampaikan dengan ikhlas tidak sepatutnya dibalas dengan penghinaan. Ulama pun tidak boleh meninggalkan kewajiban amar makruf nahi mungkar hanya karena pihak yang dinasihati adalah penguasa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kekuasaan bukanlah seberapa sering penguasa dipuji, melainkan sejauh mana amanah kekuasaan digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Sebaliknya, ukuran kejujuran ulama bukanlah seberapa dekat ia dengan penguasa, melainkan sejauh mana ia tetap berpegang pada kebenaran ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Ulama dan penguasa hendaknya menjadi mitra dalam menegakkan keadilan, bukan mitra dalam membenarkan kezaliman. Sebab, kekuasaan tanpa nasihat dapat kehilangan arah, sedangkan ilmu tanpa keberanian menyampaikan kebenaran dapat kehilangan fungsi sosialnya. Keduanya harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran agar amanah yang diberikan Allah ﷻ tidak berubah menjadi sarana kezaliman.
Dalam hal ini, Imam al-Ghazali telah memperingatkan adanya keterkaitan antara kerusakan penguasa dan kerusakan ulama, terutama ketika para ulama telah dikuasai kecintaan terhadap harta dan kedudukan sehingga tidak lagi berani melakukan koreksi terhadap penguasa. Beliau menyatakan:
فَفَسَادُ الرَّعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوْكِ وَفَسَادُ الْمُلُوْكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ وَفَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِيْلَاءِ حُبِّ الْمَالِ وَالْجَاهِ
Artinya: “Kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasa. Kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan para ulama. Kerusakan ulama terjadi ketika mereka dikuasai oleh kecintaan terhadap harta dan kedudukan.” (Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum ad-Din, 2/357)
Dengan demikian, para ulama memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki penguasa yang menyimpang. Kerusakan penguasa terjadi saat mereka melakukan kezaliman, dan kezaliman terbesar penguasa adalah saat mereka enggan berhukum dengan hukum-hukum Allah ﷻ. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah ﷻ:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Artinya: “Siapa saja yang tidak berhukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim.” (QS. Al-Ma'idah: 45)
Alhasil, sejatinya para ulamalah yang paling bertanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan penguasa agar bersegera menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jika tidak, jelaslah (sebagaimana perkataan Imam al-Ghazali) bahwa para ulama merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan penguasa, sebagaimana kondisi saat ini ketika penguasa enggan berhukum dengan hukum-hukum Allah ﷻ.
Hikmah:
Allah ﷻ berfirman:
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
Artinya: “...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya adalah para ulama...” (QS. Fathir: 28)
والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”
Kaffah Edisi 462
