
Sistem hukum di Tanah Air kembali terguncang usai Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan sepuluh sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Di dalam sel tersebut ditemukan berbagai barang mewah yang tidak sepatutnya ada, termasuk beragam minuman keras. Ombudsman juga mendapatkan indikasi bahwa sel-sel elite ini dikomersialkan kepada para tahanan. Pasalnya, seorang narapidana mengaku membayar sejumlah uang untuk dapat menempati sel tersebut.
Pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, membantah adanya klaster atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Meskipun demikian, ia tetap memerintahkan seluruh kepala lapas untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Bukan yang Pertama
Sebenarnya, penemuan fasilitas mewah di dalam tahanan bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2018, Ombudsman RI menemukan sel mewah yang dihuni terpidana kasus korupsi Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung. Setya Novanto merupakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el).
Sel dan fasilitas mewah di tahanan pun tidak hanya diperuntukkan bagi mantan pejabat atau politisi, tetapi bagi siapa saja yang mampu membayar. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapati sel mewah di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, yang ditempati oleh narapidana kasus narkoba, Hariyanto Chandra. Di ruang tahanan mewah tersebut, ia mendapatkan fasilitas pendingin ruangan (AC), akses internet nirkabel (Wi-Fi), bebas menggunakan laptop dan sejumlah ponsel, serta memperoleh menu makanan khusus.
Tidak hanya mendapatkan fasilitas dan layanan mewah, para narapidana bahkan dapat bebas keluar dari penjara. Contohnya adalah terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan yang berkali-kali keluar dari penjara, bahkan sempat berlibur ke Bali dan menginap di hotel mewah.
Hal yang paling menyakitkan, para terpidana kejahatan tersebut juga masih leluasa mengendalikan kejahatannya dari balik jeruji besi. Berkali-kali aparat keamanan mendapati sejumlah terpidana kasus narkotika tetap menjalankan bisnis haramnya dari dalam penjara dan meraup keuntungan besar.
Semua fakta ini secara terang menunjukkan bahwa sistem hukum pidana yang berlaku saat ini gagal memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Padahal, sistem hukum seharusnya dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa. Akan tetapi, dalam aturan hukum hari ini, para penjahat (terutama koruptor dan bandar narkoba) mengetahui bahwa mereka tetap dapat hidup nyaman sekalipun berada di dalam penjara.
Bukti lain dari kegagalan sistem hukum pidana saat ini dalam memberikan efek jera adalah terus bermunculannya para residivis. Mereka merupakan pelaku yang kembali mengulangi tindak kejahatannya meskipun sebelumnya telah menjalani masa hukuman.
Selain akibat sistem hukum pidana yang rusak, integritas aparat yang buruk juga menjadi faktor pemicu. Pada tahun 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) saat itu, Yasonna Laoly, mengakui bahwa salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan lapas dan rumah tahanan negara (rutan) adalah banyaknya petugas yang mudah menerima suap dari narapidana ataupun tahanan.
Sanksi Hukum Islam
Sebagai satu-satunya ideologi yang sahih dan sempurna, Islam memiliki sistem hukuman atau aturan sanksi (nizham al-'uqubat) yang adil, tegas, dan khas. Aturan sanksi dalam Islam ditujukan bagi para pelaku kejahatan, yakni setiap orang yang melanggar aturan Allah ﷻ. Mereka yang melakukan perbuatan dosa (mengerjakan perkara haram dan meninggalkan perkara fardu) akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Rasulullah ﷺ bersabda:
إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا
Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya! Dia telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian menerjangnya! Dia juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya!” (HR. ad-Daraquthni)
Sistem sanksi dalam Islam juga berfungsi melindungi hak-hak asasi manusia, seperti harta, kehormatan, dan jiwa. Allah ﷻ. berfirman:
وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Artinya: “Dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)
Terdapat sejumlah keunggulan sistem sanksi dalam Islam dibandingkan dengan sistem pidana mana pun di dunia:
Pertama, bersumber dari Allah ﷻ, Tuhan Yang Mahaadil. Sanksi yang Allah ﷻ turunkan bersifat hak, adil, dan selaras sepanjang zaman. Oleh karena itu, hukum Islam tidak memerlukan bongkar pasang aturan sebagaimana dalam sistem pidana buatan manusia. Allah ﷻ berfirman:
أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Artinya: “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin?” (QS. Al-Ma'idah: 50)
Kedua, dibangun di atas landasan ketakwaan. Dengan ketakwaannya, setiap muslim akan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Namun, manakala tergelincir melakukan kejahatan, ia rela dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah ﷻ Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Ma'iz bin Malik al-Aslami dan perempuan dari kabilah Ghamidiyah yang segera mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta dijatuhi hukuman rajam karena telah berbuat zina.
Ketiga, berfungsi sebagai pencegah (zawajir) kejahatan di tengah masyarakat. Ketiadaan pengadilan banding dalam peradilan Islam juga memperkuat efek pencegahan tersebut. Misalnya, Allah ﷻ mengancam pelaku pembegalan (hirabah) dengan sanksi keras sebagaimana firman-Nya:
إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu merupakan suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sementara di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (QS. Al-Ma'idah: 33) Contoh lainnya, Allah ﷻ menetapkan sanksi kisas (qishash, hukuman balasan yang setimpal) bagi pelaku pembunuhan sebagaimana firman-Nya:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman kisas dalam kasus pembunuhan...” (QS. Al-Baqarah: 178)
Islam juga menjatuhkan sanksi tegas berupa rajam bagi pezina yang telah menikah (muhshan), hukuman mati bagi pelaku homoseksual, serta penjara hingga vonis mati bagi para koruptor. Ketegasan ini menjadi langkah preventif yang efektif dalam menekan angka kejahatan.
Keempat, memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan keluarganya. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, ahli waris korban diberi hak memilih antara menuntut sanksi kisas (hukuman mati) atas pelaku atau memaafkannya dengan menuntut diat (diyat, denda). Besaran diat telah ditetapkan secara pasti oleh syariah, yakni sebesar 100 ekor unta dengan 40 ekor di antaranya dalam keadaan bunting, atau uang senilai seribu dinar (setara Rp10,2 miliar). Inilah keadilan nyata yang sulit diperoleh korban dalam sistem hukum hari ini.
Kelima, berfungsi sebagai penebus dosa (jawabir) bagi pelakunya. Seorang muslim yang melakukan kejahatan dan telah menjalani hukumannya di dunia tidak akan lagi menanggung dosa atas kejahatannya tersebut kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ setelah menjatuhkan sanksi rajam kepada seorang perempuan dari kabilah Juhainah akibat perbuatan zina. Beliau bersabda:
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ
Artinya: “Sungguh, ia telah bertobat dengan tobat yang sekiranya dibagikan di antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih utama daripada orang yang mempersembahkan dirinya untuk Allah?” (HR. at-Tirmidzi)
Keunggulan lain dari sistem sanksi Islam adalah sifatnya yang praktis. Negara tidak memerlukan banyak bangunan penjara seperti dalam sistem hukum sekular saat ini. Sebab, berbagai tindak kejahatan berat seperti pencurian, perzinaan, homoseksual, maupun pembunuhan tidak membutuhkan hukuman penjara jangka panjang setelah vonis dijatuhkan. Mekanisme ini secara otomatis menutup celah kongkalikong antara petugas lapas dan terpidana, terlebih lagi ketakwaan wajib terintegrasi dalam diri setiap aparat penegak hukum.
Khatimah
Wahai kaum muslim! Hari ini kehormatan, harta, bahkan jiwa Anda tidak lagi aman dari ancaman kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan pun jauh dari rasa keadilan.
Bandingkanlah realitas tersebut dengan sistem Islam. Tidak ada sistem sanksi yang paling adil dan terbaik selain sistem sanksi dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan syariah Islam merupakan sebuah kewajiban sekaligus keniscayaan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kepemimpinan Khilafah agar syariah Islam dapat diterapkan secara kafah.
Yakinlah! Tidak ada aturan yang lebih adil dan terbaik selain aturan Allah ﷻ. Andaikan seluruh aturan Allah ﷻ diterapkan dalam sistem Khilafah yang dijalankan oleh para pejabat dan aparat yang bertakwa, niscaya harta, kehormatan, dan jiwa manusia akan senantiasa terpelihara.
Hikmah:
Rasulullah ﷺ bersabda:
حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
Artinya: “Satu had (hukuman) Allah yang ditegakkan di muka bumi lebih baik daripada hujan selama empat puluh pagi.” (HR. Ahmad)
والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”
Kaffah Edisi 463
