Type Here to Get Search Results !

CARA ISLAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN PROFESIONAL


Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Reshuffle kali ini menjadi yang ketujuh dalam kurun sekitar 711 hari masa pemerintahan.

Secara normatif, reshuffle merupakan instrumen konstitusional Presiden untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat sistem meritokrasi atau profesionalisme, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Akan tetapi, bongkar pasang kabinet yang berulang kali dilakukan oleh Presiden Prabowo memunculkan spekulasi politik bahwa reshuffle tidak semata-mata didasarkan pada evaluasi kinerja, tetapi juga bertujuan mengakomodasi berbagai kekuatan politik agar tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Dalam narasi yang berkembang di ruang publik, kondisi ini kerap digambarkan sebagai “bancakan kekuasaan”, yakni pembagian posisi strategis sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas koalisi dan keseimbangan kepentingan politik. Persepsi tersebut kian menguat ketika figur-figur yang menuai kritik atau kontroversi tetap dipertahankan ataupun memperoleh jabatan penting. Padahal, reshuffle semestinya dipahami sebagai instrumen penguatan pemerintahan, bukan sekadar kompromi atau distribusi kekuasaan.

Di sisi lain, kebijakan penambahan struktur jabatan di pemerintahan juga menuai kritik. Pasalnya, hal itu dinilai berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan. Dengan komposisi 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), negara diperkirakan harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,989 miliar setiap bulan hanya untuk komponen gaji atau hak keuangan anggota. Nilai tersebut belum termasuk biaya operasional, fasilitas dinas, kendaraan, rumah jabatan, perjalanan dinas, serta dukungan sekretariat bagi masing-masing anggota.

Dari perspektif efisiensi anggaran, muncul pertanyaan mendasar mengenai urgensi penambahan belanja birokrasi. Pasalnya, pada saat yang sama pemerintah terus mengampanyekan penghematan fiskal dan optimalisasi penggunaan uang negara. Kritik tersebut menjadi semakin tajam jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, melemahnya daya beli akibat kenaikan biaya hidup, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta meningkatnya beban perpajakan yang dirasakan pelaku usaha maupun masyarakat menjadi persoalan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, publik cenderung berharap anggaran negara diprioritaskan untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Pemerintahan yang Profesional dan Amanah

Islam memiliki konsep meritokrasi atau profesionalisme dan clean government (pemerintahan yang bersih) yang berakar pada prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Jabatan dalam pandangan Islam bukanlah hak istimewa yang diperebutkan, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Kemudian, jika kalian menetapkan hukum di tengah-tengah manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum tersebut dengan adil.” (QS. An-Nisa': 58)

Rasulullah ﷺ juga mengingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah kemuliaan yang bebas dari konsekuensi, melainkan tanggung jawab yang sangat berat. Seorang penguasa dalam Islam wajib memiliki jiwa ri'ayah (mengurus dan melayani rakyat), bukan sekadar mempertahankan kekuasaan. Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Dengan demikian, konsepsi kepemimpinan Islam berorientasi pada pelayanan rakyat (public service), bukan pada privilese kekuasaan.

Konsekuensi dari prinsip amanah tersebut adalah bahwa pengangkatan pejabat wajib didasarkan pada kompetensi (ahliyyah), integritas, dan ketakwaan, bukan atas dasar kedekatan pribadi, loyalitas politik, jasa sebagai relawan, ataupun pertimbangan transaksional lainnya. Al-Qur'an memberikan prinsip yang sangat jelas melalui kisah Nabi Musa as. ketika salah seorang putri Nabi Syuaib as. berkata:

إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَ‍ٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ
Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

Kriteria kuat (al-qawiyy) menunjukkan kompetensi dan profesionalisme, sedangkan amanah (al-amin) menunjukkan integritas moral. Rasulullah ﷺ bahkan menolak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya semata-mata karena ambisi pribadi. Beliau pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah ra.:

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
Artinya: “Janganlah engkau meminta jabatan. Sebab, jika engkau diberi jabatan itu karena permintaanmu, kamu akan dibiarkan dengan jabatan tersebut (tidak akan ditolong oleh Allah ﷻ). Akan tetapi, jika engkau diberi jabatan tanpa permintaanmu, kamu akan ditolong oleh Allah ﷻ dalam menjalankan jabatan tersebut.” (HR. Bukhari no. 7146 dan Muslim no. 1652)

Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), pejabat negara memang memperoleh gaji dari Baitulmal (kas negara) agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak tergoda melakukan korupsi. Akan tetapi, kompensasi tersebut tetap mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kepatutan sesuai dengan kondisi masyarakat. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra., misalnya, hanya menerima tunjangan yang mencukupi kebutuhan dasar keluarganya setelah dimusyawarahkan oleh para sahabat, bukan fasilitas yang berlebihan ataupun menciptakan kesenjangan dengan kehidupan rakyat.

Prinsip clean government (pemerintahan yang bersih) dalam Islam juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pejabat yang menyalahgunakan amanah tidak dipertahankan demi kepentingan politik, melainkan dievaluasi, dijatuhi sanksi, bahkan diberhentikan jika terbukti melanggar.

Rasulullah ﷺ pernah menegur keras seorang petugas zakat bernama Ibnu al-Lutbiyyah ketika ia berkata setelah menunaikan tugasnya, “Ini (zakat) untuk Anda, sementara ini (hadiah) yang diberikan kepadaku.” Mendengar pernyataan itu, Rasulullah ﷺ bersabda di hadapan para sahabat, “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu lihatlah apakah hadiah itu akan datang kepada dirinya atau tidak?” (HR. Bukhari no. 2597 dan Muslim no. 1832).

Rasulullah ﷺ juga pernah mencopot Muadz bin Jabal ra. dari sebagian tugas administrasi ketika diperlukan penataan ulang pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan bukanlah hak yang melekat pada diri seseorang, melainkan amanah yang dapat dievaluasi sesuai dengan kemaslahatan.

Tradisi Khulafaur Rasyidin dalam pemerintahan Islam juga memperlihatkan bahwa para gubernur dan pejabat selalu diawasi kekayaannya serta dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat indikasi penyimpangan. Meritokrasi atau profesionalisme dalam Islam tidak berhenti pada proses seleksi pejabat yang berbasis kompetensi dan amanah, tetapi juga mencakup sistem pengawasan, evaluasi, dan penegakan sanksi yang adil. Dengan mekanisme tersebut, terwujudlah pemerintahan yang bersih, profesional, dan sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Oleh karena itu, jika negeri ini dan umat Islam mengharapkan pemerintahan yang bersih serta layak, mereka harus kembali kepada ideologi Islam. Artinya, negeri ini harus menerapkan syariah Islam secara kafah (menyeluruh) dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena itu pula, umat Islam harus terus berjuang untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dengan membangun kembali sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) sebagaimana dahulu dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin.


Penutup

Allah ﷻ telah menegaskan bahwa Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi manusia dan alam semesta. Dengan landasan keimanan dan ketakwaan, penerapan Islam akan menjadi berkah bagi seluruh manusia. Untuk itulah Allah ﷻ memerintahkan manusia menerapkan syariat Islam secara kafah (menyeluruh). Penerapan Islam secara kafah hanya dapat diwujudkan di dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah). Inilah wujud ketakwaan kolektif umat Islam yang hakiki, dan hanya dengan jalan itulah keberkahan hidup akan terwujud. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ
Artinya: “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami itu), maka Kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu.” (QS. Al-A'raf: 96)


Hikmah:

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.” (QS. Al-Baqarah: 208)

والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”

Kaffah Edisi 464

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.