Puasa Ramadan sudah berjalan sekitar sepekan. Akan tetapi, nasib penduduk Gaza masih terus tertekan. Genosida atas penduduk Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu penduduknya, diyakini bukanlah puncaknya. Zionis Yahudi penjajah malah makin meningkatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap rakyat Gaza. Belum lagi diberitakan kekejaman Zionis Yahudi saat menjatuhkan bom termobarik dengan suhu sekitar 3500°C. Bom tersebut telah menewaskan ribuan penduduk Gaza, sekaligus mengakibatkan jasad mereka menjadi debu dan menguap hanya dalam hitungan detik. Serangan terbaru Zionis Yahudi juga dilaporkan menewaskan sedikitnya 11 warga Palestina, termasuk 5 orang di kamp pengungsian Jabalia. Tak hanya di Gaza, Zionis Yahudi juga meningkatkan dan memperluas kontrol atas Tepi Barat.
Ironisnya, semua itu terjadi sesaat setelah dibentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) oleh Presiden AS, Donald Trump. Bahkan Israel masuk dalam keanggotaan BoP ini. Yang juga ironis, Indonesia pun menjadi anggota BoP dan duduk berdampingan dengan Israel, sang penjajah Palestina. Sebaliknya, Palestina, yang menjadi korban penjajahan Israel, malah tidak dilibatkan sama sekali. Artinya jelas, BoP dibentuk demi kepentingan sepihak AS dan Zionis Yahudi, bukan demi kepentingan Palestina.
Indonesia pun memutuskan untuk mengirimkan pasukan “perdamaian” sebanyak sekitar 8.000 personel. Ini dilakukan setelah kesepakatan KTT BoP bentukan Trump. Padahal Donald Trump (AS) adalah pendukung utama kebijakan pro-Israel. Apakah dibenarkan secara syar’i mengirim pasukan Muslim di bawah komando negara kafir harbi seperti AS yang juga mendukung penjajahan atas kaum Muslim?
Cerdas Membaca Kebijakan Politik AS
Di tengah makin brutalnya serangan Zionis Yahudi atas Gaza dan perluasan kontrolnya atas Tepi Barat, BoP justru akan menjadi sarana penyelamatan penjajah. Tawanan mereka harus dibebaskan. Sebaliknya, senjata para pejuang Palestina, khususnya Hamas, harus dilucuti. Ini artinya, pembantaian Zionis Yahudi atas Palestina bisa terus berlanjut tanpa perlawanan. Kondisi ini menegaskan bahwa BoP tidak lebih dari persekutuan dalam dosa dan kejahatan.
Dengan demikian, BoP bukanlah soal perdamaian, melainkan soal siapa yang hendak mengatur dan mengendalikan Palestina. Tentu Amerika Serikat sebagai pemegang hegemoni tunggal atas tata dunia global.
Karena itu, negeri-negeri Muslim anggota BoP mestinya tidak mudah tertipu dengan diksi “perdamaian” yang hanya didefinisikan oleh satu kekuatan negara imperialis, yaitu AS. Diksi “perdamaian” oleh AS hakikatnya adalah hegemoni. Karena itu, negeri-negeri Muslim semestinya cerdas membaca geopolitik yang saat ini dikendalikan oleh kepentingan dan kekuasaan AS.
Haram Bersekutu dengan Kafir Penjajah
Dalam pandangan Islam, haram bersekutu dengan negara kafir penjajah seperti AS. Pasalnya, ini merupakan persekutuan dalam dosa dan kezaliman. Allah ﷻ telah menegaskan:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
"Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan" (QS. al-Maidah [5]: 2).
Imam al-Qurthubi dalam Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân menjelaskan bahwa larangan ini bersifat umum atas segala bentuk kolaborasi yang mengantarkan pada kezaliman (al-‘udwan). Jika struktur komando militer dipimpin oleh negara kafir yang mendukung penjajahan dan agresi, maka keterlibatan di dalamnya berpotensi menjadi bentuk ta’âwun ‘alâ al-itsm (bersekutu dan tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman).
Keanggotaan negeri-negeri Muslim dalam BoP ini jelas merupakan bentuk kecenderungan dan dukungan terhadap kezaliman. Ini jelas haram. Allah ﷻ telah memperingatkan:
وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
"Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang bisa mengakibatkan kalian disentuh oleh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan" (QS. Hud [11]: 113).
Jelas, BoP menempatkan negara-negara Muslim dalam orbit kepentingan geopolitik kekuatan penjajah; baik melalui koordinasi militer, keamanan, maupun kebijakan luar negeri. Hal ini berpotensi mengikis independensi siyâsah syar’iyyah, sekaligus menggeser orientasi politik dari pembelaan terhadap umat tertindas menuju penyesuaian terhadap agenda hegemonik.
Rasulullah ﷺ juga telah menekankan larangan untuk membantu kezaliman:
مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ
"Siapa saja yang membantu dalam permusuhan dengan kezaliman, maka ia kembali dengan kemurkaan Allah" (HR. Abu Dawud).
Demikian pula bergabung dengan pasukan yang berada dalam kepemimpinan negara kafir harbi seperti AS. Hukumnya haram. Ini persis seperti penjelasan Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani saat membahas tentang aliansi militer (Al-Ahlâf al-‘Asykariyyah). Dinyatakan: “Aliansi militer (bersama negara kafir) semacam ini adalah batil dari asasnya. Tidak terakadkan secara syar’i. Umat tidak wajib terikat dengan aliansi militer semacam ini. Bahkan andai yang berakad adalah Khalifah kaum Muslim. Aliansi militer semacam ini bertentangan dengan syariah. Sebabnya, aliansi militer semacam ini menjadikan Muslim berperang di bawah kepemimpinan kafir dan di bawah bendera kekufuran, serta menjadikan Muslim berperang demi eksistensi kekufuran. Semua ini haram. Tidak halal bagi seorang Muslim berperang kecuali di bawah kepemimpinan Muslim dan di bawah bendera Islam.” (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, 2/219).
Di dalam hadis sahih telah dinyatakan adanya larangan berperang di bawah bendera dan kepemimpinan kaum kafir. Rasulullah ﷺ telah bersabda:
لاَ تَسْتَضِيْئُوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنِ
"Janganlah kalian meminta penerangan dari api kaum musyrik" (HR. Ahmad dan an-Nasa’i).
Maknanya, kata Syaikh an-Nabhani: “Janganlah kalian menjadikan api kaum musyrik sebagai penerangan bagi kalian.” Kata “an-nâr” dalam hadis tersebut, kata Syaikh an-Nabhani, merupakan kinâyah (kiasan) atas perang. Artinya, hadis ini mengkiaskan “api” sebagai “berperang bersama kaum musyrik dan mengambil pendapat mereka”. Dengan demikian, dari hadis tersebut bisa dipahami adanya larangan berperang bersama kaum musyrik (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, 2/219).
Kedaulatan Efektif dalam Islam
Keanggotaan negeri-negeri Muslim dalam BoP otomatis akan menghilangkan kedaulatan efektifnya, yakni kedaulatan hukum syariah. Padahal, kata Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani:
السِّيَادَةُ لِلشَّرْعِ، لاَ لِلشَّعْبِ
"Kedaulatan (hak membuat hukum) ada milik syariah, bukan milik rakyat" (An-Nabhani, Ad-Dawlah al-Islâmiyyah, hlm. 222).
Syaikh Abdul Qadim Zallum juga menyatakan:
أَنَّ السِّيَادَةَ لِلشَّرْعِ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْمُشَرِّعُ، وَأَنَّ الْبَشَرَ لاَيَجُوْزُ لَهُمْ أَنْ يُشَرِّعُوْا، وَأَنَّهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيْرُوْا جَمِيْعَ أَعْمَالِهِمْ فَي هَذِهِ الْحَيَّاةِ بِأَوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيْهِ
"Sesungguhnya kedaulatan (hak membuat hukum) ada di tangan syariah. Sesungguhnya Allahlah Pembuat hukum. Sesungguhnya manusia tidak boleh membuat hukum. Sesungguhnya wajib atas manusia menjalankan semua amal perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah" (Zallum, Ad-Dîmukrâthiyyah Nizhâm Kufr[in], hlm. 32).
Karena itu, menurut Syaikh an-Nabhani, keputusan politik luar negeri pun harus tunduk sepenuhnya pada hukum syariah, bukan pada pertimbangan pragmatis geopolitik. Negara dalam Islam tidak boleh tunduk pada struktur komando negara kafir harbi (negara yang memusuhi atau mendukung agresi terhadap kaum Muslim). Jika komando berada di tangan kekuatan yang memiliki keberpihakan terhadap penjajahan, maka hilanglah independensi siyâsah syar’iyyah.
Dari perspektif politik Islam, keanggotaan negara-negara Muslim dalam BoP menunjukkan keberpihakan terhadap pihak penjajah. Ini merupakan bentuk loyalitas politik yang terlarang. Dalam situasi ini berlaku kaidah fikih:
الوَسِيْلَةُ إِلَى اْلحَراَمِ حَرَامٌ
"Sarana yang mengantarkan pada yang haram adalah haram."
Dalam kerangka maqâshid asy-syarî‘ah, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, seperti Imam asy-Syathibi dalam Al-Muwâfaqât, tujuan utama syariah adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan, yaitu:
- hifzh ad-dîn (perlindungan agama)
- hifzh an-nafs (perlindungan jiwa), dan
- dalam konteks politik kontemporer dapat diperluas ke hifzh al-ardh wa as-siyâdah (perlindungan wilayah dan kedaulatan).
Dalam situasi konflik Palestina, pengiriman pasukan Muslim di bawah komando kekuatan kafir penjajah berpotensi mereduksi perlindungan terhadap agama (karena melemahkan posisi normatif pembelaan terhadap umat tertindas); mengancam perlindungan jiwa (jika struktur tersebut tidak benar-benar netral dan justru mengokohkan ketimpangan kekuatan); serta merusak prinsip penjagaan wilayah dan kedaulatan (karena menghadirkan legitimasi de facto atas penjajahan).
Selain itu, langkah tersebut dapat melemahkan solidaritas umat (ukhuwwah islâmiyyah), memberikan pengakuan implisit terhadap realitas penjajahan, serta mengaburkan batas tegas antara al-haqq (kebenaran/keadilan) dan al-bâthil (kezaliman).
Oleh karena itu, jika secara empiris keterlibatan militer tersebut memperkuat struktur ketidakadilan, maka ia bertentangan dengan tujuan fundamental syariah dalam konteks konflik Palestina. Dengan demikian, mengirim tentara Muslim di bawah komando negara kafir penjajah seperti AS adalah haram secara syar’i.
Penutup
Semestinya negeri-negeri Muslim bersatu di bawah komando seorang khalifah dalam naungan Khilafah Islam yang menyerukan jihad fî sabilillah melawan penjajahan Zionis Yahudi yang didukung oleh negara agresor AS.
Hikmah:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
"Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kaum yang melampaui batas." (QS. al-Baqarah [2]: 190).
والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”
Kaffah Edisi 434
