Sebagaimana diketahui, pada tanggal 26 Agustus 2025, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Baznas di Jakarta, MUI dan Baznas meluncurkan buku berjudul Islam Ala Prabowo. Belakangan, setelah setahun peluncurannya, buku tersebut menimbulkan berbagai diskusi bahkan perdebatan di media sosial.
Mayoritas menyoal pilihan frasa dari judul besar buku ini. Frasa ‘Islam ala Prabowo’ dinilai oleh berbagai pihak terlalu berlebihan, bahkan mencerminkan kekacauan berpikir. Apalagi buku ini hanya berisi kumpulan ulasan seputar sisi ‘keislaman’ Presiden Prabowo Subianto dari masa kehidupan pribadi, karier militer, hingga kepemimpinannya sebagai kepala negara. Buku setebal 346 halaman ini merupakan kumpulan tulisan karya 21 penulis yang merupakan tokoh agama, akademisi, diplomat, dan politisi. Akan tetapi, belakangan ada beberapa tokoh yang namanya tercantum sebagai penulis justru merasa tidak menulis untuk buku tersebut.
Islam Bukan untuk Personifikasi Kekuasaan
Bukan semata karena Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pula karena buku tersebut memuat tulisan sejumlah ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Yang lebih mendasar adalah pertanyaan sederhana: Sejak kapan Islam memiliki versi berdasarkan nama seorang penguasa? Apalagi penguasa di negeri sekuler?
Kita mengenal kepemimpinan istimewa Khalifah Umar bin al-Khaththab, jihad yang sangat heroik Shalahuddin al-Ayyubi, atau penaklukan agung Muhammad al-Fatih. Akan tetapi, tidak pernah ada istilah “Islam ala Umar”, “Islam ala Shalahuddin”, atau “Islam ala Muhammad al-Fatih”. Padahal, kurang hebat apa keislaman para pemimpin Muslim terkemuka tersebut? Sangat jauh berbeda dengan para penguasa sekuler saat ini, bahkan jika tolok ukur yang digunakan hanya dari sisi ritual, moral, atau spiritual Islam.
Di sinilah persoalan mendasar perlu diletakkan: Apakah Islam menjadi standar untuk menilai penguasa, atau malah penguasa dijadikan standar untuk menjelaskan Islam?
Islam tidak pernah diukur dari kualitas pribadi seorang Muslim, setinggi apa pun kedudukan sosial, politik, atau keilmuannya. Dalam perspektif akidah Islam, tolok ukur kebenaran bukanlah figur manusia, melainkan wahyu Allah ﷻ (Al-Qur'an dan as-Sunnah).
Tentu keliru menjadikan perilaku individu Muslim sebagai standar untuk menilai Islam. Seorang Muslim, termasuk pemimpin atau ulama sekalipun, bisa saja melakukan kesalahan. Sebaliknya, Islam tetap sempurna dan tidak berubah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:
ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah Aku cukupkan nikmat-Ku untuk kalian, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian.” (QS. al-Ma'idah [5]: 3).
Kesempurnaan Islam berasal dari Allah ﷻ Oleh karena itu, setiap penyimpangan perilaku seorang Muslim harus dipahami sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, bukan malah dianggap perwujudan dari Islam. Sumber Islam adalah wahyu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Manusia hanya berkewajiban memahami dan mengamalkan keduanya. Oleh sebab itu, menempelkan nama orang setelah kata Islam adalah kesalahan fatal, bahkan merupakan kekacauan berpikir.
Islam harus didudukkan dengan benar. Tidak boleh ada personifikasi Islam, apalagi jika dilandasi oleh selera penguasa. Jika Islam diletakkan dengan benar, konsekuensinya adalah bahwa setiap Muslim (baik rakyat biasa, ulama, ilmuwan, maupun kepala negara) berkedudukan sama sebagai hamba Allah ﷻ yang wajib tunduk pada syariat Islam, bukan menjadi penentu isi syariat Islam.
Islam tidak boleh ditundukkan untuk kepentingan manusia. Sebaliknya, manusia wajib tunduk pada Islam. Ketaatan pada otoritas apa pun tetap harus di bawah otoritas Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber Islam. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡر وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir. Yang demikian lebih utama dan lebih baik akibatnya (bagi kalian).” (QS. an-Nisa' [4]: 59).
Islam tidak membutuhkan legitimasi (pengesahan) dari figur mana pun untuk membuktikan kebenarannya. Sebaliknya, setiap individu Muslim justru memperoleh kemuliaannya sejauh ia menyesuaikan pikiran, ucapan, dan tindakannya dengan ajaran Islam. Prinsip inilah yang menjaga objektivitas Islam sebagai agama wahyu yang universal. Prinsip ini pula yang membedakan Islam dari ideologi atau sistem pemikiran yang bergantung pada karisma atau otoritas tokoh tertentu. Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
“Siapa saja yang menaati aku, sungguh ia telah menaati Allah. Siapa saja yang mendurhakai aku, sungguh ia telah mendurhakai Allah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa setiap Muslim, tanpa memandang kedudukan dan pengaruhnya, wajib tunduk pada ajaran Islam, bukan sebaliknya: menjadikan dirinya sebagai ukuran Islam.
Berislam Mengikuti Rasulullah ﷺ
Islam sebagai agama wahyu tidak boleh dinisbatkan kepada individu mana pun, termasuk kepada penguasa, tokoh politik, ulama, maupun cendekiawan. Sebabnya, kebenaran Islam bersumber dari Allah ﷻ (Al-Qur'an dan as-Sunnah), bukan dari otoritas atau perilaku manusia.
Ketika Islam diidentikkan dengan figur tertentu, apalagi dalam konteks kepentingan politik, terdapat risiko terjadinya reduksi makna sehingga ajaran Islam dapat ditafsirkan untuk memoles citra kekuasaan atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Lebih fatal lagi jika kekuasaan yang dipersonifikasi adalah kekuasaan sekuler yang justru menjauhkan hukum Islam dari negara.
Islam mengajarkan kepada kaum Muslim agar beragama atau berislam dengan hanya mengikuti Rasulullah ﷺ. Hanya beliaulah yang wajib dijadikan teladan dalam berislam. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:
لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak mengingat Allah.” (QS. al-Ahzab [33]: 21).
Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:
قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Katakanlah, “Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku (Muhammad), niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali 'Imran [3]: 31).
Dalam perspektif fikih siyasah, seorang pemimpin tertinggi (Imam atau Khalifah) dalam Islam wajib menjalankan amanah kepemimpinannya dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah ﷺ sebagai kepala Negara Islam di Madinah dalam mewujudkan keadilan, menjaga agama, serta melindungi jiwa, akal, harta, dan kehormatan masyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:
ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ
“Kemudian Kami menjadikan kamu berada di atas suatu syariah dari urusan (agama itu). Karena itu ikutilah syariah itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. al-Jatsiyah [45]: 18).
Islam wajib diterapkan secara kaffah dalam kehidupan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan Khulafaur Rasyidin. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang sangat nyata.” (QS. al-Baqarah [2]: 208).
Penerapan Islam secara kaffah tidak mungkin bisa diwujudkan dalam negara yang menerapkan sistem sekuler yang justru menjauhkan agama dari negara. Penerapan Islam secara kaffah hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khilafahlah satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ serta dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka. Hal ini telah terukir indah dalam sejarah peradaban Islam selama ratusan tahun lamanya.
Khalifah dalam Islam wajib taat sepenuhnya kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, yakni dengan hanya menjadikan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber aturan dan perundang-undangan. Inilah perwujudan keimanan dan ketakwaan. Hanya dengan itulah Allah ﷻ akan menurunkan berbagai keberkahan. Sebagaimana firman-Nya:
وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itu Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut.” (TQS al-A’raf [7]: 96).
Hikmah:
Allah ﷻ berfirman:
إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بَِٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada meeka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Siapa saja yang mengingkari ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (QS. Ali 'Imran [3]: 19).
والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”
Kaffah Edisi 460
