Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) untuk menutup program studi yang dianggap “tidak relevan dengan industri” telah memicu perdebatan (Tempo, 25 April 2026). Di balik alasan efisiensi dan tingginya angka pengangguran sarjana, tersirat sebuah pandangan yang mereduksi makna pendidikan: belajar dan kuliah hanya berguna jika menghasilkan tenaga kerja, jika terserap oleh industri. Ilmu diukur dari nilai jualnya di pasar kerja, bukan dari kemampuannya membentuk manusia seutuhnya.
Kita patut bertanya: apakah tujuan menuntut ilmu hanya sekadar agar lulus dan bekerja? Apakah jurusan sejarah, sastra, astronomi, atau filsafat tidak layak dipelajari karena tidak memiliki tujuan “industri” yang jelas? Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu keagamaan, dakwah, atau pendidikan yang justru dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat?
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa problem utama bukanlah ketidakrelevanan prodi, tetapi ketimpangan distribusi dan minimnya visi jangka panjang dalam pembangunan industri itu sendiri. Daerah-daerah masih kekurangan guru dan tenaga medis. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih timpang. Industri padat karya yang mampu menyerap lulusan dari berbagai disiplin ilmu masih belum dikembangkan secara merata. Jika industri diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (bukan hanya kepentingan kapitalis segelintir orang) maka lulusan dari berbagai prodi akan terserap secara alami.
Ilmu dalam Islam, Antara Fardu Ain, Fardu Kifayah, dan Visi Peradaban
Islam memandang ilmu secara holistik. Tidak ada pemisahan dikotomis antara ilmu “berguna” dan “tidak berguna”. Rasulullah ﷺ bersabda, “Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim.” Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban ini terbagi menjadi dua: fardu ain dan fardu kifayah.
Fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap individu muslim, seperti akidah, tata cara salat, puasa, zakat, haji, dan muamalah dasar. Tanpa ilmu ini, ibadah seseorang bisa batal. Sementara fardu kifayah adalah ilmu yang jika tidak dipelajari oleh sebagian umat, maka seluruh umat berdosa. Di dalamnya termasuk kedokteran, teknik, pertanian, astronomi, dan semua cabang ilmu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat dan membangun peradaban.
Sayangnya, terjadi kesalahpahaman terhadap klasifikasi ini. Tak sedikit yang menuding Imam Al-Ghazali sebagai biang kemunduran umat karena menganggapnya hanya mementingkan ilmu agama. Tuduhan itu keliru. Fardu kifayah justru menunjukkan bahwa umat Islam wajib menguasai sains, teknologi, dan industri. Kegagalan umat Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan karena ajaran Islam, tetapi karena ditinggalkannya penerapan Islam secara kaffah, termasuk dalam membangun visi peradaban.
Sejarah membuktikan: Khilafah Utsmaniyah memiliki visi jangka panjang untuk menjadi daulah ula (negara utama di dunia). Para sultan seperti Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni membangun ribuan madrasah, perguruan tinggi kedokteran, astronomi, dan teknik. Mereka mengembangkan industri pesawat, persenjataan, infrastruktur, dan rumah sakit berbasis wakaf. Lulusan sarjana tidak menganggur karena pembangunan peradaban berjalan paralel dengan pengembangan keilmuan. Kebutuhan akan dokter, insinyur, arsitek, dan ahli sosial selalu ada karena negara benar-benar melayani masyarakat, bukan hanya mengejar profit.
Sebaliknya, ketika pendidikan hanya direduksi menjadi instrumen pasar, maka orientasinya sempit: menghasilkan tenaga kerja untuk industri yang dikuasai kapitalis. Manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek yang memiliki fitrah sebagai hamba Allah, tetapi sebagai aset, komoditas yang dihidup-matinya sesuai permintaan pasar. Inilah bahaya besar dari pragmatisme pendidikan.
Membangun Visi Peradaban Berlandaskan Ideologi Islam
Jika kita sungguh ingin membangun negeri yang maju, tidak bisa hanya dengan menghapus prodi yang dianggap tidak laku di industri. Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengembalikan tujuan pendidikan pada pembentukan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sebagaimana dikatakan Syed Muhammad Naquib al-Attas, tujuan pendidikan adalah menanamkan kebaikan dan keadilan pada manusia sebagai manusia sejati, bukan sekadar sebagai warga negara atau bagian dari mesin industri.
Kedua, negara harus memiliki visi peradaban jangka panjang. Visi ini tidak mungkin lahir dari kepentingan elektoral lima tahunan, apalagi dari pragmatisme pasar. Visi peradaban hanya mungkin jika bangsa ini memiliki landasan ideologis yang kuat. Dalam Islam, landasan itu adalah akidah dan syariat yang diterapkan secara kaffah. Ideologi Islam telah terbukti mendorong Utsmaniyah dan peradaban Islam lainnya untuk melompat jauh dalam penguasaan ilmu dan teknologi, bukan sekadar untuk profit, tetapi untuk kemaslahatan umat.
Ketiga, negara harus memperluas industrialisasi berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan segelintir investor. Pabrik alat-alat kesehatan, pertanian, dan rumah tangga selama ini masih impor. Kembangkan industri transportasi, energi, dan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok. Dengan demikian, lulusan dari berbagai prodi (dari teknik hingga sosial humaniora) akan terserap secara alami. Jangan justru memangkas prodi, tetapi perluas lapangan kerja dan industri.
Keempat, kembali pada sistem khilafah yang menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber kebijakan. Dalam khilafah, pendidikan bukanlah bisnis, bukan pula pabrik pencetak tenaga kerja murah. Pendidikan adalah investasi peradaban yang didanai negara dan wakaf. Setiap individu diberi ruang mengembangkan potensinya sesuai fitrah, dan negara berkewajiban menyerap mereka dalam proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan pada keuntungan sesaat.
Kesimpulannya, wacana menutup prodi yang tidak relevan dengan industri adalah gejala dari hilangnya visi peradaban. Ilmu tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat untuk bekerja. Ilmu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada-Nya dengan cara memakmurkan bumi dan menyejahterakan seluruh umat manusia. Hanya dengan kembali pada Islam secara kaffah (dengan khilafah sebagai wadahnya) kita akan memiliki sistem pendidikan yang membebaskan, bukan membelenggu; yang mencetak manusia merdeka, bukan budak industri.
والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”
Darul Iaz
