Type Here to Get Search Results !

KARHUTLA MASIH MEMBARA, RAKYAT TERUS MENDERITA


Sudah beberapa bulan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi terus membara. Bukannya mereda, wilayah yang terbakar justru semakin meluas. Rakyat di sekitar kawasan bencana semakin menderita akibat ancaman kabut asap dan kobaran api. Bukan saja aktivitas sehari-hari yang terganggu, kesehatan warga juga kian terancam.

Bencana karhutla ini selalu terulang setiap tahun. Ironisnya, para penguasa seolah-olah hanya duduk diam menunggu bencana tersebut kembali terjadi tanpa ada langkah serius untuk melakukan pencegahan. Akibatnya, penderitaan rakyat semakin berkepanjangan.


Derita Rakyat

Secara material, karhutla kali ini menimbulkan kerugian yang amat besar. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026. Luas tersebut setara dengan enam kali luas Kota Surabaya dan tiga kali luas Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Tercatat ada sekitar 12,5 juta penduduk yang terdampak karhutla. Perekonomian terhambat, serta kegiatan pendidikan di tingkat sekolah dan kampus juga terkendala. Sejak Agustus lalu, sekitar 2.584 penerbangan domestik pun terganggu oleh kabut asap akibat kebakaran tersebut.

Karhutla juga telah mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Hingga pertengahan Oktober 2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla menembus angka 306.309 kasus, dan sebanyak 77 ribu di antaranya dialami oleh anak-anak.

Padahal, asap karhutla (terutama yang berasal dari lahan gambut yang terbakar) sebanyak 50 persen di antaranya mengandung racun berbahaya. Asap tersebut bukan saja menyesakkan saluran pernapasan, melainkan juga membawa berbagai polutan serta sejumlah zat yang dapat mengganggu sistem hormon dan perkembangan janin. Racun tersebut pun dapat menghambat pertumbuhan anak dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dalam jangka panjang.

Selain itu, karhutla telah menghancurkan hutan serta ekosistem kehidupan manusia dan satwa. Memasuki musim hujan, ancaman lain berpotensi mendatangi kawasan bekas kebakaran, yakni bencana tanah longsor dan banjir. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Lagi-lagi rakyat.


Bukan Bencana Nasional

Hingga menjelang akhir Oktober ini, karhutla belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Dudung Abdurachman, beralasan bahwa pemerintah masih sanggup menanggulangi bencana tersebut. Padahal, di lapangan kebakaran masih belum berhasil dipadamkan. Sampai pertengahan Oktober, Kementerian Kehutanan melaporkan titik api di sejumlah provinsi justru semakin bertambah, dari 128 titik menjadi 372 titik panas (hotspot).

Sejumlah relawan yang membantu upaya pemadaman kebakaran pun memilih mundur karena tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah. Beberapa tenaga pemadam kebakaran juga mulai tumbang kelelahan, bahkan ada yang meninggal dunia saat bertugas. Masyarakat di sekitar lokasi bencana, selain masih terus terkepung asap pekat, juga terancam kobaran api yang semakin meluas ke wilayah permukiman.

Hal yang lebih menyakitkan lagi, di tengah situasi bencana tersebut justru terbongkar kasus korupsi dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2022. Dana sebesar Rp148 miliar yang semestinya dialokasikan untuk keperluan penanganan bencana justru diselewengkan oleh para pejabat BNPB. Sudahlah rakyat tertimpa musibah bencana alam, ditambah lagi musibah pengkhianatan amanah oleh para pemegang kekuasaan.


Negara Wajib Melindungi Rakyat

Islam menetapkan bahwa keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Kepala negara dalam Islam, yakni Khalifah, diangkat melalui proses baiat oleh kaum muslim untuk mengurus seluruh urusan masyarakat berdasarkan syariah Islam. Pada hari kiamat kelak, mereka akan dihisab atas nasib rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah saw. bersabda:

الإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Oleh sebab itulah, pada era Khilafah Islam, para khalifah senantiasa memprioritaskan nasib rakyatnya, bahkan hewan milik rakyat pun tidak luput dari perhatian mereka. Amirulmukminin Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, pernah berkata di hadapan para sahabat, “Seandainya ada seekor unta mati di wilayah tugasku karena telantar, aku khawatir Allah Swt. akan menanyaiku tentang hal itu.” (Ibnu Hajar, Al-Mathalib al-'Aliyah, 15/700, Maktabah Syamilah).

Oleh karena itu, seburuk-buruknya pemimpin dan wakil rakyat adalah ketika jutaan penduduk terancam bencana, mereka masih sempat bepergian ke luar negeri, berpesta, lalu mengeluarkan berbagai dusta dengan mengatakan keadaan tidak parah, aman terkendali, dan masyarakat sudah dapat beraktivitas normal. Padahal, rakyat sedang bertaruh nyawa di tengah kepungan asap dan api.

Islam sejatinya telah memiliki langkah komprehensif dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan:

Pertama, mengganti tata kelola lahan hutan berbasis syariah Islam. Khilafah akan mengganti sistem pengelolaan hutan yang hari ini berlandaskan kapitalisme-liberalisme dengan syariah Islam. Syariah Islam telah menetapkan hutan sebagai harta kepemilikan umum yang hanya boleh dikelola oleh negara. Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
Artinya: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad)

Liberalisasi lahan hutan melalui mekanisme pemberian konsesi lahan oleh negara kepada korporasi merupakan pangkal kerusakan lingkungan hari ini. Banyak korporasi mengeksploitasi hutan hingga rusak parah, bahkan menggunakan cara membakar hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit dengan alasan ongkosnya lebih murah.

Kedua, mengawasi dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan. Khilafah akan melakukan pengawasan ketat serta menjatuhkan hukuman tegas terhadap setiap pelaku perusakan alam, termasuk pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
Artinya: “Janganlah membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. Siapa saja yang membahayakan orang lain, niscaya Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang mempersulit orang lain, niscaya Allah akan mempersulit dirinya.” (HR. al-Baihaqi, al-Hakim, dan ad-Daraquthni)

Islam menetapkan sanksi takzir atas pelaku perusakan lingkungan seperti pembakaran lahan. Khalifah atau kadi (qadhi, hakim) di pengadilan akan menetapkan kadar hukuman sesuai tingkat kejahatan maupun kerusakan yang ditimbulkan. Kadi dapat menjatuhkan denda besar untuk biaya pemulihan lingkungan, memenjarakan para pelaku (termasuk pemilik perusahaan) hingga menjatuhkan hukuman mati apabila kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berskala besar dan membahayakan keselamatan masyarakat luas.

Ketiga, melakukan pencegahan dan mitigasi berbasis ekosistem. Penyebab kebakaran hutan, selain faktor kelalaian dan keserakahan manusia, juga dipengaruhi oleh faktor alam berupa iklim dan cuaca serta kerentanan ekosistem seperti lahan gambut yang mudah terbakar pada musim kemarau atau saat terkena percikan api. Untuk itu, Khilafah akan membangun sistem peringatan dini guna mengantisipasi potensi kebakaran sekaligus menyediakan fasilitas pemadaman modern yang dapat dikerahkan secara cepat ke kawasan terdampak. Khusus untuk lahan gambut, Khilafah wajib merawat ekosistemnya, merestorasi lahan yang telah rusak, menjaga vegetasi kawasan gambut agar tetap lembap, serta memastikan tata kelola air di lahan gambut tidak mengering.

Keempat, membangun sistem tanggap darurat yang cepat dan tidak birokratis. Khilafah akan menghadirkan mekanisme penanggulangan bencana yang sigap dan mudah diakses dengan mengutamakan keselamatan jiwa rakyat, serta memangkas sistem birokrasi berbelit yang menyusahkan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda:

وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
Artinya: “Siapa saja yang mempersulit orang lain, niscaya Allah akan mempersulit dirinya.” (HR. al-Baihaqi, al-Hakim, dan ad-Daraquthni)

Kelima, mengedukasi rakyat dan menggerakkan kontrol sosial. Khilafah akan memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kelestarian alam. Khilafah juga mendorong rakyat untuk menjalankan kewajiban amar makruf nahi mungkar setiap kali menyaksikan kemungkaran, seperti praktik pembakaran dan perusakan hutan. Membiarkan kemungkaran terjadi sama artinya dengan mengundang bencana bagi seluruh manusia. Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ
Artinya: “Tidaklah suatu masyarakat yang di tengah-tengah mereka dilakukan berbagai perbuatan dosa, sedangkan mereka mampu untuk mengubahnya, tetapi mereka tidak mau mengubahnya, melainkan hampir pasti Allah akan meratakan hukuman-Nya atas mereka semua.” (HR. Abu Dawud no. 4338)

Wahai kaum muslim! Sesungguhnya akar bencana kebakaran yang menimpa kita adalah sistem kapitalisme yang membebaskan korporasi untuk menguasai kawasan hutan. Mereka mengeksploitasi alam secara bebas demi keuntungan semata hingga memicu kerusakan lingkungan yang dahsyat. Bencana ini akan terus berulang selama sistem kapitalisme-liberalisme dalam pengelolaan hutan tetap dipertahankan. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kerusakan ini bahwa hanya penerapan syariah Islam yang mampu menyelamatkan kita?!


Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ
Artinya: “Siapa saja yang menebang pohon bidara di padang terbuka (yang biasa digunakan bernaung oleh ibnu sabil dan hewan ternak) secara sembrono, zalim, dan tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka.” (HR. Abu Dawud no. 5239)

والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
“dan Allah lebih tahu yang sebenar-benarnya”

Kaffah Edisi 466

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.