Akibat diterapkannya neoliberalisme, liberalisasi terjadi di berbagai bidang. “Liberalisasi di bidang kesehatan dapat dilihat dari program BPJS yang sejatinya memalak rakyat karena rakyat diwajibkan membayar setiap bulan, sakit tidak sakit harus membayar. Padahal kesehatan adalah tanggung jawab negara,” ujar Ustadz Rokhmat S Labib di hadapan sekitar 200 peserta Daurah Akbar: Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah, Ahad (19/4) di Palembang.
Selain di bidang kesehatan, Ketua DPP Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) tersebut, memaparkan liberalisasi di bidang lainnya, contoh BBM
dengan dicabutnya subsidi, tarif listrik yang semakin mahal, lalu liberalisasi
di bidang budaya seperti seks bebas dan aborsi, dan lain-lain.
Pengasuh rubrik Telaah Wahyu di Tabloid Media Umat juga
memaparkan bahwa Indonesia terancam neoimperialisme, hal ini dapat dilihat dari
undang-undang yang telah diintervensi asing.
Di samping itu, jiwa budak juga tampak pada penguasa negeri
ini yang bersikap lemah terhadap perusahaan asing. “Pemerintah memberikan
kebebasan untuk menjarah kekayaan alam. Freeport misalnya, Indonesia hanya
diberikan royalti 1 %, itupun sudah dua tahun tidak dibayar dividennya. Apa
kata pemerintah? Pemerintah mengatakan, oh tidak apa-apa, kan sudah tutup buku.
Coba kalau dengan rakyat tidak bayar pajak 1 tahun apa akan dibilang sudah
tutup buku?” tanyanya retorik.
Acara pun ditutup dengan mengajak peserta untuk hadir pada
acara kolosal Rapat dan Pawai Akbar (RPA) yang diagendakan
dilaksanakan di Benteng Kuto Besak, 10 Mei mendatang.
Penulis: Oksa Aputra (Joy)
